TORAJA UTARA - Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Barisan Relawan Perubahan (BARA JP) resmi di nahkodai Gianto Wijaya yang terpilih melalui Kongres Luar Biasa (KLB), Jumat (1/10/2021).
KLB yang dilaksanakan di Surabaya selama 2 hari dari tanggal 25 sampai 26 September 2021 tersebut dilakukan mengingat struktur kepemimpinan ketua umum mengalami kekosongan yang cukup lama.
Dimana Ketua Umum sebelumnya telah meninggal dunia pada 18 Februari 2021 dan Yayong Maryono selaku Sekretaris Jenderal, pun juga telah mengundurkan diri.
Melalui sambungan telepon dan WhatsAppnya, kemarin Kamis (30/9/2021) selaku delegasi DPD dari Sulawesi Selatan yang memiliki hak suara dan juga sebagai anggota Tim Formatur untuk melengkapi struktur kepengurusan BARA JP, Hendrikus menjelaskan bahwa KLB tersebut dilaksanakan berdasarkan dan sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengikat.
"Kongres BARA JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden/Barisan Relawan Jalan Perubahan ) yang dilaksanakan di Surabaya dari 25 - 26 September 2021 sudah sah. Sangat sesui aturan yang mengikat yang diamanahkan dalam AD/RT maupun Peraturan Organisasi (PO)", ungkap Hendrikus.
Dia juga menjelaskan bahwa Gianto Wijaya adalah Ketua Umum BARA JP yang sah terpilih berdasarkan hasil Kongres Surabaya dan hanya satu Ketua Umum, sudah tidak ada Ketua Umum yang lain.
"Hasil Kongres Luar Biasa Surabaya itu sudah sah memilih Gianto Wijaya selaku ketua umum dan hanya satu ketua umum, tidak ada lagi ketua umum yang lain. Kalaupun ada maka itu bukan hasil keputusan Kongres yang resmi", tegas Hendrikus.
Ini pintu ISLA dibuka lebar - lebar kawan yang lain yang tidak sependapat, silahkan bergabung, tambahnya.
Dengan tegas lewat via telepon, Hendrikus menyampaikan bahwa tidak ada perpecahan karena yang ada hanya segelintir saja yang merasa tidak nyaman.
"Saya katakan tak ada perpecahan ditubuh BARA JP yang ada adalah segelintir orang-orang yang takut zona nyamannya saat ini terganggu", pungkasnya.
|
Baca juga:
Zainal Bintang: Dimana Itu Kearifan Lokal?
|
Lanjut Hendrikus Mangguali katakan bahwa kalaupun ada yang melaksanakan kongres atau kegiatan lain yang tak sepengetahuan oleh pengurus BARA JP yang sah yaitu pengurus yang terpilih di kongres Surabaya maka di pastikan itu adalah itu kegiatan gerakan tambahan yang tidak ada gunanya dan kegiatan yang sangat ilegal.
Hendrikus pun menjelaskan jika BARA JP tetap setia sampai akhir tetap mengawal program Jokowi yang pro rakyat.
Dan mengenai adanya isu tentang Jokowi 3 periode, Hendrikus pun langsung menampiknya bahwa itu tidak mungkin.
"Saya kira Jokowi sudah membantah issu tersebut, itu tak mungkin terjadi karena akan melanggar atau bertentangan UU. Konsekuensinya adalah amandemen UU dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Jokowi", jelas Hendrikus.
Kalaupun ada masyarakat yang menyuarakan Jokowi 3 periode maka kita tidak bisa menyalahkan itu. Biarlah suara rakyat mengalir saja, toh akan tiba suatu saat di muara yang tepat
"Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan", tulis Hendrikus lewat pesan WhatsAppnya.
Hendrikus juga menjelaskan jika setelah terpilih menjadi Tim Formatur yang beranggotakan 5 orang, maka mereka akan segera menyusun struktur kepengurusan di DPP BARA JP secepat mungkin yang dikenal dengan istilah lebih cepat lebih baik.
"Hasil putusan ini sudah kita sampaikan ke Kemenkumham kok, jadi mekanismenya sudah di lalui semua", tandasnya.
Saat di tanyakan siapa bakal calon di Pilpres nantinya, itu langsung dijawab singkat sebagai jawaban pribadinya.
"Saya kan dari Sulsel, jadi istilahnya begini! Jika saya lakukan perjalanan untuk efisiensi waktu tempuh maka saya akan ambil jalur udara dari Makassar ke Surabaya hanya 1 jam 20 menit kemudian dari Surabaya naik Bus sambil menikmati pemandangan hamparan persawahan yang indah sampai ke Jawa Tengah pun gak terasa", tutur Hendrikus.
Tapi itu pendapat dan jawaban saya secara pribadi, bukan secara organisasi, katanya.
Diketahui jika KLB Surabaya dihadiri oleh ketua ketua DPD se-Indonesia sebagai delegasi pemilik hak suara yang sah dan juga ada delegasi luar negeri dimana semua delegasi yang hadir ada sejumlah 17 ketua DPD. Sementara Kongres di Bogor yang lalu itu yang hadir kurang lebih 25 ketua DPD sebagai delegasi.
(Widian)
